Nurhadi: Pergantian Kepala BGN, Program Makan Bergizi Gratis Harus Tetap Berjalan Optimal

BLITAR | Penajatimsatu.com – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan perubahan pucuk pimpinan lembaga tersebut tidak boleh menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Nurhadi menyusul pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan. Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA.

Menurut Nurhadi, kesinambungan program harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak Indonesia serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Nurhadi juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas keputusan Nanik yang memilih fokus menjalani perawatan kesehatan. 

Ia berharap mantan Kepala BGN itu segera pulih dan dapat kembali beraktivitas.

"Kami menghormati keputusan Ibu Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," ujar Nurhadi, Rabu (22/7/2026).

Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan pengunduran dirinya telah disampaikan secara langsung kepada Presiden.

Meski terjadi pergantian pucuk pimpinan, Nurhadi menegaskan Program Makan Bergizi Gratis harus tetap berjalan tanpa hambatan. Ia menilai program tersebut memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan gizi jutaan anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

"Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, pergantian pejabat tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Nurhadi meminta pemerintah segera memastikan BGN dipimpin oleh pejabat definitif yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan mengambil keputusan secara cepat sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tengah pelaksanaan program nasional tersebut.

Menurutnya, BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas makanan, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.

Ia juga menilai pergantian pimpinan harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut perlu mencakup distribusi makanan, kualitas dan keamanan pangan, transparansi proses pengadaan, serta efektivitas sistem pengawasan di lapangan.

"Program sebesar ini tidak cukup hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat," ujarnya.

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesehatan, Komisi IX DPR RI, lanjut Nurhadi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Menutup keterangannya, Nurhadi mengingatkan seluruh pihak agar menempatkan kepentingan masyarakat di atas dinamika pergantian pejabat.

"Kepentingan masyarakat Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat. Yang terpenting adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima," pungkasnya.